Papua Barat telah berdiri sendirian dalam perjuangan mereka

Papua Barat telah berdiri sendirian dalam perjuangan mereka untuk kemerdekaan sejak Indonesia mulai kolonisasi pada tahun 1961

3, kata sebuah pernyataan oleh kelompok masyarakat sipil baru yang mendukung Papua Barat penentuan nasib sendiri pada malam Morning Star hari pengibaran bendera.

"Kondisi HAM semakin parah, perampasan tanah merajalela, dan telah ada lebih dari 4700 penangkapan tidak sah dari orang Papua Barat pada tahun 2016 saja," kata pernyataan itu.

"Kami, rakyat Indonesia bersatu di bawah Front Rakyat Indonesia Papua untuk review Barat '(depan Rakyat Indonesia untuk Papua Barat), akan mendeklarasikan dukungan kami untuk Papua Barat mencari hak mereka untuk menentukan nasib sendiri."

penulis Australia Jason MacLeod, yang menulis buku Merdeka baru-baru ini dan Bintang Fajar tentang perlawanan sipil, menjelaskan perkembangan baru ini sebagai "yang paling luar biasa press release" ia telah melihat muncul dari gerakan solidaritas Indonesia selama beberapa tahun.

"Pengelompokan baru ini telah perlahan-lahan membangun untuk beberapa waktu. Sekarang mereka mengungkapkan dukungan penuh mereka untuk West Papua untuk menentukan masa depan mereka sendiri, bahkan jika itu berarti memisahkan dari Indonesia, 

"kata MacLeod.

"Sangat jelas. Begitu berani. Ada setiap kesempatan negara akan turun keras pada orang-orang ini. Dan masih mereka siap untuk itu.

"Mereka menunjukkan beberapa yang terbaik dari Indonesia."

Pada website depan ini, pernyataan berikut telah diterbitkan dalam Bahasa.

Rakyat Indonesia Front Barat Deklarasi Papua - November 29, 2016

Salam dari Pembebasan Nasional Papua Barat!

Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea MUFA, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak

Wa ... wa ... wa ... wa ... wa ... wa..wa..wa..wa..wa!

"Kemerdekaan adalah benar-benar hak segala bangsa dan dengan demikian kolonialisme di dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan keadilan."

Beginilah firman Pembukaan Konstitusi Indonesia 1945. Namun dalam kenyataannya, Papua Barat menunjukkan sebaliknya. Orang-orang Papua Barat telah mengalami penjajahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Walaupun orang-orang Indonesia yang mata pelajaran dengan penjajahan Belanda, fasisme Jepang dan supremasi kulit putih, memori penindasan masa lalu tidak mampu mengubah pemerintah Indonesia untuk menjadi lebih manusiawi. Manipulasi sejarah, diskriminasi, penyiksaan, pemenjaraan, dan pemusnahan - semua telah dilakukan secara sistematis selama lebih dari 50 tahun.

Apa yang terjadi di Papua?

Mayoritas orang Indonesia percaya bahwa Papua Barat adalah Indonesia. Itu tidak benar! Papua Barat tidak Indonesia. Tidak ada kebahagiaan bagi orang Papua Barat selama mereka menjadi bagian dari Indonesia. Hal ini tidak mungkin untuk Papua Barat untuk hidup normal jika manipulasi dan kebohongan sejarah bertahan, diskriminasi rasial telah membudaya dalam setiap aspek kehidupan, genosida terus secara sistematis, dan pemerasan kekayaan alam menghancurkan kehidupan dan budaya Barat Papua.

1. Manipulasi dan penipuan sejarah

Pada tanggal 27 Desember 1949 ketika Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia, Papua Barat adalah wilayah non-pemerintahan sebagai PBB dan Belanda, yang kemudian administrator kolonial, diakui.

Barat Papua mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Desember 1961. Saat itu orang Papua Barat didirikan parlemen nasional dari New Guinea. Pemerintah Soekarno, bagaimanapun, tidak mengakui deklarasi dan diklaim sebagai bangsa boneka oleh tangan Belanda. Oleh karena itu, Soekarno meluncurkan pencaplokannya atas Papua Barat melalui Trikora (tiga perintah orang ') Program.

Pada tahun 1963, ketika Indonesia mengambil alih administrasi Papua Barat, wilayah tetap berada di bawah status koloni non-pemerintahan sendiri, yang berhak menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri di bawah hukum internasional. Berdasarkan Perjanjian 1962 New York, Indonesia diakui situasi ini dan dengan demikian menegaskan fakta bahwa Indonesia tidak memiliki hak hukum atas Papua. Kehadiran Indonesia di Papua Barat adalah pemerintahan kolonial yang bisa terus hanya jika orang Papua Barat telah memilih untuk integrasi sesuai dengan standar internasional.

Satu-satunya pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat melalui PEPERA tahun 1969 adalah tidak sah. Itu tidak valid karena hanya 1.022 orang (4 orang tidak mengambil bagian) terlibat dalam plebisit, yang kurang dari 0,2 persen dari penduduk Papua. Selain itu, mereka telah diletakkan di bawah tekanan untuk menyatakan persetujuan mereka untuk berintegrasi dengan Indonesia.

Sejak aneksasi itu tidak sah, Papua Barat tidak pernah menjadi sah bagian dari Indonesia. Ini tetap menjadi wilayah non-pemerintahan sendiri di bawah pemerintahan kolonial Indonesia.

2. Diskriminasi rasial

Orang-orang Papua Barat telah mengalami diskriminasi rasial dalam dan di luar Papua seperti mahasiswa Papua di Manado dan baru-baru ini di asrama mahasiswa Papua 'di Kamasan, Yogyakarta. Mereka juga mengalami diskriminasi rasial di sektor kerja, pemerintah dan bisnis.

Sikap rasis terhadap orang Papua Barat sudah diungkapkan oleh Ali Moertopo pada tahun 1966 jauh sebelum PEPERA itu. "Indonesia tidak perlu Papua. Indonesia hanya membutuhkan tanah dan sumber daya alam Papua. Jika orang Papua ingin merdeka, pergi ke depan untuk menemukan sebuah pulau baru di suatu tempat di Pasifik atau meminta Amerika untuk memberi mereka ruang di bulan bagi mereka untuk hidup. "

Ketika seorang pejabat senior Indonesia membuat pernyataan rasis, pernyataan tersebut akan dilaksanakan oleh para pejabat tingkat rendah. Inilah yang terjadi pada Obby Kogoya, seorang mahasiswa Papua yang sedang belajar di Yogyakarta, ketika polisi Indonesia menginjak dia di kepalanya saat memanggilnya 'kera'.

3. Slow motion genosida

Selama lebih dari 53 tahun, lebih dari 500.000 orang Papua telah dilaksanakan. Ini dimulai selama Trikora dan berlanjut dengan pemberantasan gerakan Fery Awom di tahun 1967.

Di dataran tinggi Agimuga, tentara Indonesia menembak di Papua secara acak dan menjatuhkan bom pada tahun 1977 karena orang-orang mengibarkan bendera Bintang Kejora. Lokasi itu kemudian diblokir dan terisolasi dari setiap kontak dengan orang luar yang menyebabkan kelaparan kepada orang-orang. Ribuan orang meninggal karena kelaparan.

Demikian pula, pembunuhan di luar hukum terus di Enarotali, Obano, Moanemani, Wamena, Waropko dan Mindiptana yang menyebabkan sekitar 10.000 pengungsi menyeberangi perbatasan ke Papua Nugini antara 1977-1978 hingga awal 1980-an.

 Artis dan aktivis Arnold C. Ap yang dipromosikan budaya Papua ditangkap pada tahun 1984 oleh Kopassandha. Mayatnya ditemukan di semak-semak di dekatnya Jayapura.

Papua dinyatakan di bawah darurat militer pada tahun 1978 yang berlangsung hingga 5 Oktober 1998. Status menyebabkan pembunuhan sistematis dan migrasi paksa Papua Barat ke Papua Nugini.

Berikut Kongres Papua ke-2 tahun 2000, pembunuhan pemimpin Papua oleh aparat negara Indonesia terus. Theys Eluay, misalnya, diculik dan tubuhnya terlempar di semak-semak di dekatnya Jayapura. Kelly Kwalik dibunuh di Timika meskipun ia tidak bersenjata. Petrus Ayamiseba tewas di Timika selama pemogokan pekerja Freeport di 2011. Mako Tabuni, pemimpin KNPB, ditembak mati oleh polisi Indonesia setelah dibingkai untuk meninggalkan sekretariat KNPB. Robert Jitmau yang mengkritik Jokowi karena tidak memenuhi janjinya dalam membangun pasar untuk perempuan Papua di Jayapura tertabrak mobil sampai ia meninggal. Pembunuhan itu sedang menyamar di hit dan menjalankan kecelakaan dan bunuh diri.

Hasil genosida gerak lambat adalah pengurangan populasi penduduk asli Papua untuk 48,7 persen dari total penduduk Papua Barat.

4. penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan pemenjaraan
Selama periode 2016, lebih dari 4000 orang Papua secara sewenang-wenang. Pada tahun 1998, Dr Thomas Wanggai, pendiri Papua Kemerdekaan 14 Bintang meninggal di penjara Cipinang. Puluhan tahanan politik Papua dipenjara dalam kondisi mengerikan. Filep Karma, yang dipenjara selama lebih dari belasan tahun, bersaksi, "Saya dipukul, disiksa dan ditelanjangi".

Otoritas negara Indonesia juga melakukan penyiksaan dan pemerkosaan terhadap orang Papua. Sebelum korban tewas, seperti Yawan Wayeni, perutnya celah sehingga usus yang meledak. Pemimpin KNPB Sorong tewas dan mayatnya dibungkus ke dalam karung goni dan dibuang ke laut. Sejumlah penelitian akademik telah mengungkapkan bahwa lebih dari 431 kasus penyiksaan yang dilakukan oleh anggota militer dan polisi Indonesia.

5. Pemerasan kekayaan alam
Dari sudut ekonomi pandang, pemerasan kekayaan alam Papua sangat besar. Misalnya hutan Wasior telah dimanfaatkan secara ilegal oleh militer dan sejumlah perusahaan penebangan kayu sehingga tanah adat dari penduduk setempat telah disita. Keluhan dari penduduk setempat bertemu dengan penembakan oleh polisi yang menewaskan enam orang. Tragedi Wasior terjadi selama April-Oktober 2001.
Hal ini juga mencakup Freeport Indonesia yang saham terbesar berada di bawah kepemilikan Freeport McMoran yang berbasis di AS sejak 1960-an. The tambang emas dan tembaga telah berkontribusi melalui pembayaran pajak mereka antara Rp 700-800 juta per tahun dan bahkan USD 1 miliar. Mari berbagai kelompok etnis saja dari Papua yang kehilangan tanah mereka karena proyek MIFEE, seperti Mahuze klan di Merauke.
Papua Barat adalah bangsa
Dalam perjalanan sejarah tahun 1961, 1963, 1969 dan pasca PEPERA ini penindasan, kita harus mengakui: pertama, kehadiran Indonesia di Papua adalah ilegal; kedua, penjajahan telah terjadi dalam 50 tahun terakhir; ketiga, Papua Barat adalah sebuah bangsa.

Sebuah bangsa didasari oleh masyarakat yang stabil yang saham bahasa umum, wilayah, mata pencaharian, perubahan psikologis dan diwujudkan dalam budaya umum.

Penipuan dan manipulasi sejarah, diskriminasi, penjara, pemusnahan dan genosida serta lip service Otonomi Khusus tidak akan menghalangi perjuangan dan komitmen untuk kemerdekaan Papua Barat. Sebaliknya, orang Papua Barat bersatu dan kekuatan politik mereka terwakili dalam Gerakan United Liberation untuk Papua Barat (ULMWP).

Pengalaman penindasan dan perjuangan yang telah diwujudkan dalam bentuk ULMWP menunjukkan bahwa Papua Barat adalah sebuah bangsa.

Ini adalah kemunafikan jika kita atau Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendukung pembebasan Palestina tapi tetap diam untuk kolonisasi yang sedang berlangsung di dalam wilayah Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada alasan lain untuk menyatakan bahwa Papua Barat adalah bagian dari Indonesia baik hukum internasional dan argumen politik.

Mengapa penting untuk berada di solidaritas dengan Papua Barat?
Pertama, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik dan lebih indah jika setiap bangsa tidak hidup di bawah penjajahan dan bisa bekerja sama dalam cara yang demokratis, adil dan setara.

Kedua, apa yang kita lihat di Papua Barat adalah penindasan sistematis dan tidak manusiawi. Ketika kita berbicara tentang kemanusiaan tapi biarkan kolonisasi berlanjut di Papua, kita benar-benar mempromosikan kekejaman.

Ketiga, solidaritas kami dengan Papua Barat untuk menentukan nasib mereka sendiri adalah bagian dari demokratisasi masyarakat Indonesia yang berjuang untuk kesadaran kemanusiaan yang beradab rakyat dan bangsa Indonesia.

Keempat, solidaritas kami dengan Papua Barat untuk menentukan nasib mereka sendiri adalah bagian dari perjuangan melawan imperialisme dan internasional perusahaan-perusahaan yang mendukung kolonisasi Indonesia atas Papua Barat.

Kelima, solidaritas kami adalah bagian dari perjuangan melawan rasisme terhadap siapa pun, termasuk bangsa Papua Barat.

Keenam, tidak ada cara lain untuk mengakhiri praktik penjajahan dan militerisme di Papua Barat daripada mendukung hak untuk menentukan nasib sendiri.

Ketujuh, tidak ada cara lain untuk mengakhiri lambat genosida gerak di Papua Barat daripada mendukung hak untuk menentukan nasib sendiri.

Apa yang harus dipromosikan?
Dengan mempertimbangkan realitas Papua Barat, kami percaya bahwa cara untuk membebaskan Papua Barat adalah sebagai berikut:

6. Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk membangun solidaritas dengan perjuangan untuk hak untuk menentukan nasib sendiri Papua Barat.

7. Kami mendorong orang-orang Indonesia yang tinggal di Papua Barat untuk mendukung perjuangan Papua Barat dalam melaksanakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.

8. Kami menentang politik rasial disahkan oleh negara Indonesia dan militer Indonesia dan polisi secara sistematis terhadap orang Papua Barat.

9. pendidikan gratis, perluasan sekolah dan universitas, pelayanan kesehatan gratis, dan transportasi murah dan massal harus disediakan untuk Papua Barat.

Akhirnya, marilah kita, masyarakat Indonesia, Papua Barat dan dunia, bersatu untuk mengakhiri manipulasi sejarah dan penderitaan di Papua Barat.

Hidup bangsa Papua Barat!

Hidup orang Papua Barat!

Jakarta, 29 November 2016

Surya Anta
Juru Bicara dari FRI-Papua Barat

Rakyat Indonesia Front untuk Papua Barat (depan Rakyat Indonesia untuk review Papua Barat - FRI-West Papua) terdiri dari Partai Pembebasan Rakyat (PPR), Pusat Indonesian Rakyat Perjuangan (PPRI), Mahasiswa Perjuangan Pusat Pembebasan Nasional ( Pembebasan), Kebudayaan Masyarakat Union (SeBUMI) Indonesia, Sosialis Lingkar Studi (LSS) dan Asosiasi Net Solidaritas. Situs web mereka.

Diterjemahkan dari Bahasa dan diedarkan oleh APSN.

http://asiapacificreport.nz/2016/12/01/west-papua-human-rights-violations-worse-says-new-civil-group/