Kabupaten Sorong Selatan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

TEMINABUAN-Anggota DPRD Kabupaten Sorong Selatan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Program Jangka Menenggah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sorsel Tahun 2016 – 2021, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pembahasan RPJMD berlangsung dalam Sidang Paripurna DPRD Jumat (21/10) lalu di ruang Sidang DPRD Kabupaten Sorsel. Sidang Paripurna DPRD yang dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Sorsel Yulian Kondologit, S.Sos didampingi Wakil Ketua I Marthen Saflesa dan Wakil Ketua II Salomina Salamuk, SEdihadiri Bupati Sorsel Samsudin Anggiluli, SE; Plt.Sekda Sorsel Dance Yulian Flassy, SE, M.Si: Pimpinan SKPD dan pejabat di lingkungan Pemkab Sorsel.
 

Bupati Samsudin Anggiluli, SE dalam sambutannya menjelaskan, RPJMD Kabupaten Sorsel tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima (5) tahun. RPJMD merupakan penjabaran atas visi, misi dan program kerja Kepala Daerah yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sorsel tahun 2005-2025, yaitu perencanaan pembangunan pada lima tahun ketiga adalah pembangunan ekonomi dengan peningkatan pada bidang kesehatan dan pendidikan, peningkatan produksi, peningkatan investasi, serta  pengembangan perdagangan barang dan jasa.     
 

 Lanjut Bupati Samsudin Anggiluli, penyusunan RPJMD juga memperhatikan RPJMD Provinsi Papua Barat serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, lintas SKPD, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
 

Mengacu pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian serta Evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembangunan Daerah, maka di awal kepemimpinan lima tahun ketiga ini diwajibkan untuk menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Sorsel tahun 2016-2021.
 

Dijelaskan Bupati Samsudin, penyusunan RPJMD Sorsel 2016 – 2021 dilakukan melalui empat pendekatan. Antara lain menggunakan pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis dan pendekatan Top Down – Bottom Up. Selain itu, penyusunan rancangan akhir Raperda RPJMD tersebut pun melalui Musrenbang yang dilaksanakan tanggal 19 September 2016 lalu, serta telah dilakukan konsultasi ke Bappeda Provinsi Papua Barat dan mendapat persetujuan agar DPRD Sorsel laksanakan sidang penetapan. Visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD merupakan tanggung jawab seluruh komponen pemerintah daerah dan wajib melaksanakan. Untuk itu diharapkan agar DPRD Sorsel dapat menetapkan Raperda tersebut menjadi Perda, demi memperjuangkanpeningkatan kesejahteraan masyarakat Sorsel. Bersamaan dengan penyusunan dokumen RPJMD tahun 2016-2021 periode ketiga pemerintahan Kabupaten Sorsel, juga dilakukan finalisasi terhadap draf RPJPD tahun 2005-2025 yang akan ditetapkan dalam tahun 2016 ini. “Seyogyanya dokumen RPJPD ini sudah ditetapkan sebagai Perda di awal pemerintahan Kabupaten Sorsel, namun hingga kini belum dilakukan finalisasi draf RPJPD tersebu