Pendidikan di Teminabuan kurang begitu bagus

Ibukotakabupaten  Sorong Selatan adalah Teminabuan. Sorong Selatan dibagi atas 14 distrik, 2 diantaranya masih belum terakses lewat jalan darat. Menurut saya pembangunan ekonomi di Sorong Selatan relatif lambat jika dibandingkan dengan potensi ekonomi yang mereka punya. Permasalahan pembangunan ini yang harus dipecahkan, agar kedepannya pembangunan ekonomi Sorong Selatan dapat berjalan dengan maksimal

Permasalahan paling mendasar dari pembangunan di Papua adalah permasalahan tanah ulayat. Seperti yang kita tahu, di Papua ada 3 pihak yang paling berpengaruh, yaitu, pemerintah, gereja, dan tetua adat. Kekuatan adat di Sorong Selatan masih sedemikian kuatnya, hingga melampaui kekuatan hukum formal. Konflik tanah ulayat acap kali mewarnai pembangunan di Sorong Selatan. Pembangunan infrastruktur publik pun harus terhadang permasalahan ulayat yang berlarut-larut.

Dalam rangka pembangunan daerah tertinggal seperti papua, pemerintah pusat seringkali salah langkah. Logika proyek terlalu sering dipakai dalam pembangunan Papua. Pemerintah pusat acap kali hanya “menyumbangkan” sesuatu untuk daerah-daerah Papua, tapi setelah itu ditinggal tanpa edukasi yang jelas. Logika proyek sudah tidak akan efektif dalam pembangunan Papua, karena pada akhirnya hanya akan membuat mereka malas untuk berkembang, karena mereka sudah puas dengan disuapi terus oleh pusat. Logika proyek harus diganti dengan logika pemberdayaan. Masyarakat Papua tidak bisa hanya diberikan sesuatu, tapi harus didampingi dan diedukasi untuk menjalankan sesuatu.

Listrik

Kekurangan terbesar dari daerah Teminabuan adalah permasalahan listrik. Disini listrik hanya mengalir dari pukul 18.00-06.00. Anehnya, listrik justru mengalir padam malam hari yang notabane nya bukan jam produktif. Sehingga, ketika jam produktif, masyarakat memakai genset yang biayanya jauh lebih besar, karena tingginya harga bensin disini. Permasalahan listrik sebenarnya dapat diselesaikan dengan menginstalasi pembangkit listrik tepat guna dengan memakai energi alternatif. Ada beberapa alternatif terbaik yang bisa dipakai di Teminabuan seperti microhydro, PLTG, dan pembangkit listrik tenaga sampah

Microhydro adalah pembangkit listrik yang memakai aliran sungai untuk memutar turbinnya. Teminabuan merupakan distrik yang dialiri oleh sungai-sungai yang deras. Potensi aliran sungai ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Selama ini, PLN hanya mengandalkan pembangkit listrik tenaga diesel untuk menghidupkan listrik di Teminabuan. Tentunya hal ini sangat membuang biaya. Oleh sebab itu, penggunaan microhydro kami nilai lebih efisien dan berpotensi.

`          

 PLTG (pembangkit listrik tenaga gas) cukup berpotensi untuk digunakan di Sorong Selatan. Mengingat jaraknya dekat dengan LNG Tangguh, sehingga tidak akan ada permasalahan pasokan bahan baku. Selain itu, PLTG cenderung cukup murah, sekitar Rp.800 juta-Rp.1 miliar untuk pembangkit listrik yang bertenaga 1 MW.

Pembangkit listrik tenaga sampah merupakan opsi yang menarik. Dengan didirikannya pembamgkit listrik tenaga sampah, dua permasalahan akan terselesaikan sekaligus, yaitu permasalahan sampah dan listrik. Sorong Selatan belum mempunyai pengelolaan sampah yang baik, sehingga seringkali sampah menumpuk diberbagai tempat. Alangkah baiknya apabila sampah tersebut bisa diolah menjadi listrik. Masalah sampah dan listrik dapat terselesaikan sekaligus

Ketika pemerintah pusat ingin menyalurkan bantuan microhydro, PLTG, ataupun pembangkit listrik tenaga sampah, tidak sesederhana sekedar memberikan barangnya lalu pulang. Karena pada akhirnya tidak akan maksimal. Sudah pernah ada contoh sebelumnya, dimana pemerintah membagi-bagikan solar cell kepada warga sorong selatan. Pada akhirnya mereka tidak dapat merawat solar cell tersebut, bahkan ada yang menjadikannya meja makan. Pemerintah harus memberikan edukasi terlebih dahulu tentang microhydro kepada masyarakat. Dan edukasi bisa melalui komunitas-komunitas. Seperti yang tim KKN kami lakukan, sebelum memasang microhydro, kami melakukan berkali-kali audiensi dengan jamaat gereja. Sehingga mereka siap membantu untuk memasangkan dan merawat microhydro itu kedepannya. Harus diingat, bahwa di Papua yang berkuasa secara informal adalah masyarakat adat dan gereja.

Air

Teminabuan merupakan distrik air, tapi seringkali kekuarangan air. Ironi ini terjadi karena ketidakmampuan PDAM dalam mendistribusikan air dengan baik. Ternyata pipa air yang digunakan untuk distribusi air adalah pipa air peninggalan belanda. Wajar apabila banyak kekacauan dalam distribusi air bersih di Teminabuan. Seharusnya pemda setempat mampu memperbaiki hal ini, karena air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi warga. Selain perbaikan sistem distribusi air, mungkin pemda setempat perlu menggalakkan penggunaan tangki penyimpanan air, agar masyarakat memiliki persediaan air disaat kekeringan terjadi.

Jalan

Buruk, satu kata yang cukup untuk menggambarkan keadaan jalan di Teminabuan. Jalan antar distrik masih banyak yang berlubang ataupun belum diaspal. Hal ini akan menghambat distribusi barang dan jasa antar distrik. Menurut pengakuan pemda setempat, terhambatnya pembangunan jalan diakibatkan mahalnya biaya. Mereka bilang untuk membuat suatu jalan yang tidak terlalu panjang saja membutuhkan dana Rp.2 miliar. Wajar, mengingat mahalnya harga bahan baku disana, seperti semen yang bisa seharga Rp.78.000/sak.

Kesehatan

Pelayanan kesehatan di Teminabuan belum begitu maksimal. Bahkan hingga saat ini, mereka belum memiliki rumah sakit. Rumah sakit masih dalam tahap penyelesaian. Praktis, keberadaan rumah sakit akhirnya digantikan oleh puskesmas. Tapi keberadaan dokter pun masih belum cukup maksimal, puskesmas masih bergantung pada kedatangan dokter PTT. Ada dua solusi untuk memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat didaerah terpencil seperti terminabuan. Pertama, kembali mewajibkan PTT bagi dokter umum. Sistem PTT sebenarnya efisien untuk memeratakan pelayanan kesehatan keseluruh indonesia. Tapi dengan tidak diwajibkannya PTT dan dicabut hak kepegawaian bagi dokter yang PTT, maka semakin jarang dokter yang berangkat kedaerah terpencil untuk PTT. Oleh sebab itu, PTT harus diwajibkan kembali oleh pemerintah, disisi lain, pemerintah siap memberikan insentif seimbang bagi para dokter PTT tersebut.

Solusi kedua adalah mempergunakan tenaga bantu suster. Cukup mengejutkan, ternyata banyak anak-anak SMP dan SMA Teminabuan bercita-cita sebagai suster. Suatu niat yang mulia. Oleh sebab itu, mereka perlu disokong dengan mendirikan sekolah suster yang berkualitas. Potensi suster ini harus dimaksimalkan. Mereka bisa langsung diterjunkan kedaerah pedalaman untuk mengobati penyakit-penyakit ringan, atau memberikan petolongan pertama. Dengan begitu, suster bisa ujung tombak dalam pelayanan kesehatan didaerah terpencil.

Pendidikan

Pendidikan Teminabuan kurang begitu bagus. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya tenaga guru diteminabuan. Banyak guru yang masih tinggal di Kabupaten Sorong, padahal waktu tempuh Sorong-Teminabuan adalah 6 jam jalan darat. Seringkali jam pelajaran kosong, sehingga para siswa berhamburan keluar kelas dengan seenaknya.

Solusi dari permasalahan pendidikan tidak serta merta menambah jumlah anggaran. Karena pada dasarnya, pendidikan adalah interaksi antara guru-murid. Kualitas guru merupakan point penentu disini. Minimnya tenaga guru menjadi permasalahan akut disini. Oleh sebab itu, penulis mengusulkan diadakannya kerjasama antara sekolah dengan bimbel (bimbingan belajar) seperti Primagama.

Sebagai bimbel, primagama tergolong sukses. Bahkan Primagama memiliki cabang di kabupaten Sorong. Primagama bisa mengundang guru-guru (rata-rata fresh graduate dari kampus ternama) untuk mengajar di Sorong. Kenapa pemda tidak bisa. Kerjasama antara Primagama dan sekolah bisa meliputi upgrading kualitas guru, ataupun penyediaan tenaga pengajar. Pihak sekolah bisa melakukan jalinan kerjasama dengan Primagama untuk mengkontrak tenaga pengajar primagama untuk dipakai mengajar di Teminabuan.

Pada beberapa SMP dan SMA mereka sebenarnya memiliki fasilitas, tapi tidak mampu menggunakan. Mereka memiliki lab komputer, tapi tidak dapat mengoperasikan. Hal ini karena logika dari pemerintah pusat hanya MEMBERIKAN bantuan lalu meninggalkan, bukan melakukan edukasi. Pada akhirnya, akan sama seperti bantuan solar cell dari pemerintah pusat, berakhir menjadi meja makan. Fasilitas yang ada, seharusnya dapat dimaksimalkan dengan baik. Jika kedepannya pemerintah pusat ingin memberikan bantuan ke Papua, jangan selesai dengan menaruh bantuannya saja, tapi lakukan edukasi terlebih dahulu.

Arsitektur dan tata kota

Tata kota di Sorong Selatan masih setingkat diatas nomaden. Pemukiman masih sangat acak, dan belum memiliki suatu design tata kota yang teratur. Sehingga wajar jika masalah sampah dan sanitasi masih belum terjamin. Untuk permasalahan sampah, hingga saat ini Sorong Selatan belum memiliki TPA(tempat pembuangan akhir). Sepanjang jalan kita bisa melihat orang membuang sampah dengan sembarangan. Kendala terbesar dari pemda untuk membuat TPA ternyata hanya masalah amdal. Pemda belum mampu(ingin) melakukan analisis amdal untuk TPA

Untuk pembangunan rumah, tersedia bahan baku yang mencukupi. Potensi tanah gamping disini sangat besar. Membangun rumah dari bata gamping akan sangat menghemat biaya. Sangat disayangkan, disini kami belum menemui pabrik pembuatan gamping. Jika ada pabrik pembuatan gamping, maka pembangunan rumah akan jauh lebih hemat.

Pertanian

Sorong Selatan memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan sektor pertaniannya. Salah satu distrik yang memiliki potensi pertanian yang besar adalah distrik moswaren. Tanah yang subur merupakan kelebihan distrik ini dibandingkan distrik-distrik yang lain. Selain itu, di Moswaren juga terdapat banyak aliran sungai, yang cukup untuk mengaliri sawah dan kebun. Moswaren juga sudah memiliki gapoktan dan KUD.

Ada 2 hal yang bisa dipakai untuk mengakselerasi perkembangan pertanian Moswaren. Pertama pengembangan pupuk kompos. Kedua pembangunan pasar induk. Saat ini, petani Moswaren masih sangat bergantung dengan pupuk urea, yang harus mereka beli dengan harga mahal. Penggunaan urea ini sebenarnya bisa digantikan dengan kompos. Moswaren memiliki bahan baku yang cukup untuk mengembangkan kompos. Mereka mempunyai hewan ternak, yang kotorannya bisa dipakai sebagai bahan baku kompos. Dengan dipakainya kompos, maka biaya produksi pertanian mereka bisa jauh menurun

Sangat disayangkan, daerah sesubur Moswaren tidak memiliki pasar tersendiri. Karena pada akhirnya, tiap-tiap petani harus membawa hasil panennya sendiri ke Teminabuan yang waktu tempuhnya 1,5 jam. Jika pemerintah bisa membangun pasar induk, petani bisa menjual hasil buminya disana. Lalu dari pasar induk tersebut, hasil bumi didistribusikan keseluruh wilayah Sorong Selatan.

Kehutanan

Permasalahan tanah ulayat marak terjadi di Papua. salah satu efek terbesarnya adalah kearah sector kehutanan di papua. Pemda papua tidak memiliki power yang cukup untuk melakukan pengaturan hutan di Papua karena terganjal hak ulayat. Sering terjadinya illegal logging disekitar tanah ulayat sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah, karena masyarakat adat hanya melakukan penebangan tanpa konservasi. Hal ini tentunya tidak baik untuk perkembangan sector kehutanan dan lingkungan di Papua kedepannya. Ada 2 solusi yang bisa dipakai untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pertama community logging, kedua agroforesty.

Community logging adalah pengelolaan hutan berbasis komunitas adat. Seperti yang sudah dibahas diatas, kepemilikan masyarakat adat sedemikian kuatnya. Hal ini memerlukan cara ekstra dari pemerintah untuk lebih bisa membaur dengan masyarakat adat dan melakukan perubahan sedikit demi sedikit. Sistem community logging menempatkan posisi pemerintah lebih diametral dengan masyarakat adat, dimana pemerintah lebih memposisikan sebagai penasihat dalam hal logging. Pemerintah tidak bisa mencegah masyarakat adat untuk melakukan illegal logging ditanah ulayat mereka, tapi pemerintah bisa memberikan pengarahan kepada masyarakat adat terkait penebangan dan konservasi. Sehingga, penebangan hutan dapat berjalan lebih teratur dan bertanggung jawab. Sistem community logging ini juga dapat meredakan konflik ditanah ulayat. Karena, hasil dari penebangan pohon akan dibagikan secara merata kepada para pemegang hak tanah ulayat.

Agroforesty adalah proses penanaman hasil pertanian didaerah yang baru saja dilakukan penebangan. Penanaman dilakukan agar daerah yang baru saja ditebang tidak kehilangan produktifitasnya. Dengan ditanamakan produk pertanian, maka pemilik lahan akan mendapat sumber pemasukan yang baru. Cara ini tidak mematikan konservasi hutan. Karena, disela-sela pengembangan tanaman pertanian, pohon-pohon tetap ditanamkan, dengan jarak tertentu. Sehingga, dari sisi ekologis tetap terjaga, dan dari sisi produktifitas lahan tetap terjaga.

Politik

Saat ini, di Papua, sedang marak terjadi pemekaran daerah. Setiap daerah mencoba melakukan pemekaran dengan berbagai alasan dan cara. April 2009 kemarin, distrik Meibrat memisahkan diri dari kabupaten Sorong Selatan, dan menjadi kabupaten baru. Ironisnya, hingga saat ini, kabupaten baru tersebut belum memiliki struktur pemerintahan yang jelas.

Pemekaran tidak boleh dilakukan dengan terburu-buru. Faktor SDM harus menjadi perhatian utama, sebelum dilakukannya pemekaran. Untuk ukuran kabupaten yang sudah berusia 6 tahun, mereka masih belum memiliki SDM yang mumpuni dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini terlihat dari rendahnya etos kerja dan kompetensi mereka. Masih banyak dinas yang memiliki kepala bidang yang tidak sesuai kompetensinya. Oleh sebab itu, pemekaran tidak bisa dilakukan sembarangan, mengingat SDM belum mumpuni

Permasalahan SDM aparatur pemerintah merupakan suatu permasalahan tersendiri yang cukup akut. Kinerja mereka secara keseluruhan sangat jauh dari harapan. Hanya sedikit  yang sudah memiliki kompetensi yang baik. Dinas-dinas disini terbiasa kerja hanya antara hari senin-kamis. Hari jumat jarang ada masuk kerja, ataupun jika masuk hanyak setengah hati. Karena mereka anggap hari jumat merupakan hari berlibur ke Sorong. Banyak dari pegawai yang sudah pergi berlibur, atau pulang menemui keluarganya di Sorong.

Optimalisasi penggunaan dana perimbangan pun jadi pertanyaan. Alih-alih untuk membantu daerah berkembang, dana perimbangan justru membuat daerah menjadi ketergantungan. Seharusnya, dana perimbangan dapat mengakselerasi pertumbahan fisik dan non-fisik setiap daerah. Tapi nyatanya, dana perimbangan daerah hanya dipakai untuk menjalankan proyek setengah hati dari pemda. Sudah saatnya, pemerintah pusat untuk turun langsung mengawasi penggunaan dana perimbangan daerah. Apabila daerah bersangkutan tidak bisa mengoptimalkan, lebih baik untuk tahun kedepannya jumlahnya dikurangi.

Ekonomi

Pada dasarnya, Sorong Selatan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Mereka memiliki gas alam, batubara, emas, kayu, lahan yang subur, ikan yang melimpah, dan banyak lagi. Sangat disayangkan, potensi ini menguap seiring ketidakmampuan pemerintah dan warga Sorong Selatan memaksimalkan potensi daerah mereka. Jika dilihat dari sudut pandang antropologi nya, warga Sorong Selatan menjadi malas memaksimalkan potensi daerah mereka karena mereka tidur diatas tumpukan emas. Makanan merekam melimpah, hasil bumi melimpah, sehingga mereka terlena akan hal tersebut. Pembangunan ekonomi bisa dilakukan apabila sudah ada keinginan kuat dari masyarakat untuk mengembangkan potensi daerah mereka sendiri. Berikut, akan penulis paparkan beberapa poin-poin yang berpengaruh dalam pembangunan ekonomi di Sorong Selatan

Pasar

Pasar merupakan hal yang sangat esensi dalam pembangunan ekonomi. Seperti yang kita tahu, pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, dan itu bisa terjadi tanpa perlu ada formalisasi tempat. Orang Papua, terbiasa menjual barang dagangannya denga menggelar seadanya ditanah. Menurut mereka, hasil bumi harus dijual dibumi pula. Banyak kita temui warga asli Papua berjualan dipinggir jalan, hanya bermodalkan terpal untuk menaruh dagangan mereka. Wajar apabila kita jarang menemui penduduka asli Papua berjualan di kios.

Ibukota Sorong Selatan, Teminabuan, memiliki satu pasar utama, yang disebut pasar Ampera. Pasar ini dikuasai oleh orang-orang bugis. Secara fisik, tidak ada yang bermasalah dipasar ini. Yang paling bermasalah justru dalam pembentukan harga, Pembentukan harga disini sangatlah brutal. Jika selama ini kita berpikir bahwa mahalnya harga karena distribusinya sulit, ternyata hal tersebut kurang tepat. Padagang-pedagang di Sorong Selatan seringkali mengambil margin keuntungan yang terlalu tinggi, bahkan cenderung sembarangan dalam menentukan harga. Bayangkan, harga minuman soda kaleng dan teh kotak dipukul rata, seharga Rp.6000,-. Pemerintah Sorong Selatan sama sekali tidak bisa mengintervensi pembentukan harga disini. Pada akhirnya pemerintah hanya bisa memastikan bahwa pasokan barang tetap terjamin.

Daerah-daerah distrik terpencil pun hingga saat ini banyak yang belum memiliki pasar. Sebagai contohnya, ditrik Moswaren. Moswaren merupakan sentra pertanian di Sorong Selatan. Distrik ini pemasok beras, sagu, sayur-sayuran dan buah-buahan untuk seluruh Sorong Selatan. Sudah sepatutnya bagi sebuah sentra bahan pokok memiliki pasar. Ironisnya, mereka justru tidak memiliki pasar. Para petani tersebut biasa menjual hasil buminya di pasar Ampera Sorong, yang berarti mereka harus menempuh perjalanan 1,5 jam terlebih dahulu. Alangkah baiknya, jika pemerintah mulai membangun sebuah pasar induk disini, memfasilitasi dengan truk pengangkut. Sehingga hasil pertanian moswaren dapat didistribusikan dengan efisien keseluruh Sorong Selatan.

Koperasi

Sorong Selatan memiliki 115 koperasi, yang tersebar di 14 distrik. Mayoritas koperasi tersebut merupakan koperasi konsumsi atau mereka menyebutnya koperasi dagang. Menurut pengakuan kepala bagian koperasi desperindagkop, dari 115 koperasi yang terdaftar, sebagian besar hanya papan nama saja, tapi usaha nya tidak berjalan. Hal ini terjadi karena banyak masyarakat yang mendirikan koperasi agar mendapat subsidi dari pemerintah. Sehingga, ada pihak-pihak yang membawa kabur dana subsidi pemerintah tersebut setelah mendapatkannya. Permasalahan ini merambat hingga banyak koperasi yang tidak memenuhi kelengkapannya sebagai koperasi, seperti tidak memiliki struktur koperasi yang jelas, pembagian SHU, simpanan wajib, simpanan pokok, dan lainnya. Banyak masyarakat yang mengklaim usaha pribadinya sebagai koperasi, sehingga mereka mendapat dana bantuan pemerintah.

Salah satu permasalahan koperasi yang banyak dikeluhkan oleh para pembina koperasi adalah mahalnya biaya pemasaran, produksi, dan kecilnya daya beli. Permasalahan ini yang membuat mereka pesimis dengan perkembangan koperasi. Salah satu pembina dari daerah moswaren mengatakan bahwa biaya pemasaran disana sangatlah mahal, karena daerahnya cukup terpencil. Pendapat-pendapat tersebut merupakan kesalahan mendasar dalam logika pembentukan koperasi. Para pembina koperasi salah membedakan antara koperasi dengan UKM. Koperasi diposisikan seperti UKM pada umumnya, sehingga menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Harus ada perubahan paradigma disini. Koperasi dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan, bukan menambah masalah. Ketika ada permasalahan biaya produksi, maka para UKM membentuk koperasi untuk mengurangi biaya produksi mereka. Ketika ada permasalahan biaya pemasaran, maka para UKM yang ada bisa membentuk koperasi untuk melakukan pemasaran secara bersama. Logika mendasar seperti ini yang kurang tertanam pada pembina koperasi di Sorong Selatan.

Pada hakikatnya, koperasi adalah bentuk kerjasama masyarakat dalam menyelesaikan tantangan ekonomi yang ada. Koperasi mengandung nilai-nilai kerjasama dan kekeluargaan dalam penjalanannya. Karena itulah, koperasi ditempat sebagai soko guru ekonomi bangsa. Koperasi merupakan sarana ampuh untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kelas bawah. Dengan koperasi, masyarakat kelas bawah dapat bekerjasama, menyatukan kekuatan untuk mengahadapi persaingan ditingkat yang lebih tinggi.