Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

UUD No. 6/2018 -Kekarantinaan Wilayah

Kita ramai ramai bersuara dengan mengatakan bahwa Pemerintah tidak mau Melaksanakan Karantina Wilayah karena tidak mau mengeluarkan biaya hidup rakyat selama di karantina. 

Apakah benar demikian? Kita  tidak pernah membaca UU No. 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, lalu ikut-ikutan memposting ayat 1, pasal 52 UU tersebut sbb:

“Selama penyelenggaraan Karantina Rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam Karantina Rumah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat”

Akan tetapi jika kita mau membaca lebih UU No. 6/2018, maka kita akan mendapatkan definisi  Karantina Rumah sbb:

Dalam ayat 8, pasal 1 berbunyi:
“Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.”

Lalu dalam ayat 1, pasal 50 berbunyi: 
“Karantina Rumah dilaksanakan pada situasi ditemukannya kasus Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang terjadi hanya di dalam satu rumah.”

Jadi cukup jelas bahwa yang dibiayai kebutuhan hidupnya oleh Pemerintah adalah masyarakat yang dikarantina rumahkan saja, bukan semua masyarakat dalam Karantina Wilayah.

Kemudian apa yang dimaksud dengan Karantina Wilayah? Dalam ayat 10, pasal 1 UU No. 6/2018 berbunyi:

“Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi”

Sedangkan ayat 1, pasal 53, UU tersebut menjelaskan tentang maksud dari Karantina Wilayah adalah merupakan bagian respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Jadi tidak benar kalau Pemerintah tidak mau melaksanakan Karantina Wilayah karena Presiden Jokowi sudah menerbitkan Keppres No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan PP No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (PSBB COVID-19), yang merupakan turunan dari UU No. 6/2018.

Posting Komentar

0 Komentar