Bupati dan Wakil Bupati harus fokus Perangi Covid 19, jangan dulu urus politik pilkada 2020

KABARSORSEL.COM - Salah seorang aktivis yang juga tokoh pemuda asal Kabupaten Sorong Selatan, Stepanus Sremere , mengingatkan agar kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati fokus Perangi Covid 19, jangan dulu urus Politik Pilkada.

Bertambahnya 21 pasien yang berasal dari tiga wilayah di Sorong Raya, yaitu Kabupaten Sorong 13 orang, Raja Ampat 4 Orang, Kota Sorong 3 orang dan Manokwari Selatan 1 Orang.

Sehingga memperhatikan aktivitas masyarakat Kabupaten Sorong Selatan yang umumnya ada di Kota dan Kabupaten Sorong, dan kita tahu bersama bahwa saat ini Kota dan Kabupaten Sorong juga sudah ada yang positif covid 19, maka sangat- berpotensi penyebaran Covid 19 ke Kabupaten Sorong Selatan.

BACA JUGA : Bupati Sorong Selatan Didemo

BACA JUGA : OTG di Kabupaten Sorong Meningkat 

Manyikapi hal tersebut, Melalui pesan WhtsApp sabtu 02 mei 2020, Stepanus Sremere, mengingatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan untuk serius menangani pandemi Covid-19.  Harus mengutamakan apa yang menjadi skala prioritas pencegahan dan penanganan Covid-19, dan juga memperhatikan dampak dari wabah covid-19 terhadap Masyarakat seperti bahan makanan (BAMA).

Nonton Juga Video

ANGGOTA DPRD MARTHEN SAFLESA MENYAMPAIKAN: 

PENYERAHAN SK DI TENGAH COVID-19 PATUT DIPERTANYAKAN

Ditambahkanya, Situasional pandemi global covid 19 saat ini, menyerang kesehatan manusia, dan juga pendapatan masyarakat, presiden Jokowi telah mengumumkan untuk dilakukan lockdouwn/PSBB secara nasional sampai bulan juni, tentunya akan berpengaruh terhadap produksi sembako terbatas, harga barang meningkat, maka kemungkinan ada ketimpangan ekonomi baik secara nasional hingga daerah untuk itu Pemerintah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati benar-benar serius dalam penanganan covid-19.

Sesuai dengan Instruksi Polri dan Keputusan Presiden  (keppres) nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat covid-19 dan PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam  rangka percepatan penanganan Covid-19.

Nonton Juga Video

DIDUGA MELANGGAR MAKLUMAT KAPOLRI, BUPATI SORSEL DIDEMO

Sehingga di harapkan untuk setiap kepala daerah wajib menjalankannya termasuk Kabupaten Sorong Selatan, Pemimpin di Daerah ini jangan dulu melakukan kegiatan yang melibatkan Masyarakat dalam jumlah banyak , dan hal ini jangan dianggap remeh oleh pemimpin .ucap Stepanus 02/05/20

Himbaun untuk kurangi aktivitas di luar rumah dan tinggal di rumah, beribadah di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, ini juga membutuhkan tugas besar pemerintah, sebab kalau kerja dirumah maka perlu diperhatikan juga jaringan listrik yang sering mati, jaringan internet dan lainnya, hal ini juga perlu dipikirkan oleh pemerintah.

BACA JUGA : Stepanus Sremere mendesak pemda Sorong Selatan

Sampai saat ini, Bupati bekerja sendiri Wakil Bupati bekerja sendiri, termasuk DPRD dan Pimpinan Perangkat Daerah lainnya, tidak seperti daerah lain Bupati, Wakil Bupati, DPRD dan Pimpinan Perangkat Daerah lainnya kompak bersama Masyarakatnya melakukan pencegahan penanganan covid 19.

Stepanus mengingatkan bahwa tahun politik,jangan  memanfaatkan situasi pandemi ini untuk kepentingan tertentu’ , komitmen untuk keselamatan Masyarakat Sorong Selatan jauh lebih penting dari politik.

BACA JUGA : Ada lima tambahan, kasus positif COVID-19 Papua Barat menjadi 13 orang

BACA JUGA : Tambahan satu positif COVID-19 di Bintuni

Kegiatan membagi-bagikan SK kepala kampung oleh Bupati Sorong Selatan adalah hal yang keliru dan sengaja dilakukan sebab sudah mengetahui Instruksi Kapolri dan Presiden.

Stepanus Sremere meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati fokuslah hadapi penyebaran wabah covid 19 ini, jangan dulu urus politik pilkada. Keberhasilan dalam politik pilkada nanti, tergantung juga dari keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati dalam menyelamatkan masyarakat bencana non alam virus corona.kata Stepanus

Dirinya juga sesalkan Kapolres Sorong Selatan, yang tidak tegas dalam menjalankan maklumat kapolri, guna mencegah, membatasi dan membubarkan kegiatan-kegiatan atau acara-acara yang melibatkan orang dalam jumlah banyak.

Ditambahkannya, DPRD kabupaten Sorong Selatan,  tidak aktif dalam memberi pertimbangan terhadap pemerintah dalam penanganan pencegahan Covid 19. DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat seharusnya aktif mengontrol kinerja pemimpin didearah dalam penangulangan musibah bencana non alam Covid 19 ini.

Stepanus juga mempertanyakan anggaran biaya yang dialokasikan untuk penanganan Covid 19 kab. sorsel oleh DPRD. Memang kita tahu bersama di kabupaten Sorong selatan belum ada pasien positif Covid-19 ,namun alangkah baiknya sudah harus disiapkan semuanya.tangkasnya (Red)