Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Kedudukan Antara Kepala Desa/Kampung Dan BPD/Baperkam


Kabarsorsel.com, Kedudukan kepala desa dan BPD. Di dalam penjelasan umum poin 5 UU Desa tentang Kelembagaan Desa antara lain dikatakan bahwa UU ini mengatur mengenai kelembagaan desa/desa adat, yaitu lembaga pemerintahan desa/desa adat yang terdiri atas pemerintah desa/desa adat dan BPD/desa adat, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat.

Untuk mempermudah Anda memahami hubungan antara kepala desa dan BPD dapat kita lihat pengaturannya antara lain sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa,  peraturan desa perubahan APBDes , peraturan kepala  desa penjabaran APBDes , Peraturan kepala desa perubahan Penerima BLT Dana Desa  dan SK Penerima BLT Dana Desa (Pasal 1 angka 7 UU Desa)

2. Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa (Pasal 11 ayat (1))

3. Kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan  pemerintahan desa dan laporan pertanggungjawaban dana desa , ADD, BHPR secara tertulis kepada BPD (Pasal 27 huruf c UU Desa)

4. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir (Pasal 32 ayat (1) UU Desa)

5. Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkannya bersama BPD (Pasal 73 ayat (2) UU Desa)

6. Kepala Desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa (Pasal 77 ayat (3) UU Desa).
Kesimpulannya segala kebijakan-kebijakan kepala desa terlebih dahulu atas konsultasi dan koordinasi bersama BPD.

Semoga artikel ini bermamfaaat bagi kita semua.

Pewarta : JD