Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Laporan Akhir Tahun Kepala Desa Sebagai Bahan Evaluasi BPD/Baperkam Dan Wajib Disampaikan Kepala Masyarakat


Kabarsorsel.com,Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 71 dikatakan bahwa Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran.

Yang terdapat pada pasal 70 dari Permendagri Nomor 20 tahun 2018 adalah Laporan Pertanggungjawaban APB Desa yang mana pada ayat 2 disampaikan tentang Laporan Pertanggungjawaban ini adalah bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana tercantum pada pasal 70 ayat 1 yang artinya jika dokumen laporan itu sudah selesai maka dokumen pertanggungjawaban APB Desa itu juga telah selesai dikarenakan dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa dan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan walaupun Permendagri yang mengaturnya berbeda.

skreenshoot dok Permendagri
nomor 20 tahun 2018 pasal 71 & 70

Pada pasal 70 ayat 1 dengan jelas mengatakan bahwa dokumen laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran namun kita akan melihat di Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa, disini akan dijelaskan lebih rinci apa fungsi dari laporan kepala desa selain untuk bahan laporan kepada Bupati/Walikota.

Pada pasal 8 ayat 1 Permendagri nomor 46 tahun 2016 dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada BPD (Baperkam) secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
skreenshoot Permendagri 
nomor 46 tahun 2016 pasal 8

Sedangkan pada pasal 9 dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 digunakan untuk bahan evaluasi. 
Lalu yang melakukan evaluasi adalah BPD (Baperkam) karena Pasal 8 adalah laporan keterangan yang disampaikan kepada BPD (Baperkam), jadi BPD (Baperkam) melakukan evaluasi.

Pada pasal 9 ayat 2 juga dijelaskan bahwa berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, BPD (Baperkam) dapat :
a. Membuat catatan tentang kinerja kepala  desa
b. Meminta keterangan atau informasi
c. Menyatakan pendapat
d. Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa.
skreenshoot Permendagri
nomor 46 tahun 2016 pasal 9

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa atau laporan pertanggungjawaban APB Desa wajib disampaikan kepada masyarakat karena dipasal 10 Permendagri nomor 46 tahun 2016 diatas sudah jelas bahwa dokumen LKPD tersebut wajib disampaikan kepada masyarakat desa secara terbuka/transparan melalui papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

Sekarang muncul pertanyaan apa gunanya memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat...??
Hal tersebut dijelaskan pada pasal 11 ayat 1 yang mana informasi penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat baik lisan maupun tertulis secara bertanggungjawab sedangkan pada ayat 2 nya menjelaskan tentang aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.


skreenshoot Permendagri
nomor 46 tahun 2016 pasal 10 & 11

Kesimpulannya :
Di Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa laporan pertanggungjawaban APB Desa tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan LPPD tersebut disampaikan kepada Bupati/walikota.

Sedangkan di Permendagri Nomor 46 tahun 2016 tentang laporan keuangan kepala desa menjelaskan bahwa ada laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dimana disampaikan kepada BPD (Baperkam) dan dilakukan dalam evaluasinya dengan masyarakat pada pasal 10 dan pasal 11.

Pewarta : JD