Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Pak Mendes, Mana THR untuk Pendamping Desa?

Pak Mendes, Mana THR untuk Pendamping Desa?


kabarsorsel.com - Beban berat ditengah pendemi corona tanpa dilengkapi Alat Perlindungan Diri (APD) menjadi pemandangan biasa bagi Pendamping Desa sebagai bagian dari Tim Relawan Desa Lawan Covid-19.

Bukan karena mereka kebal virus, ataupun sudah disuntik antivirus oleh Pemerintah. Hal ini mereka lakukan hanya untuk memastikan bahwa Desa dampingannya tidak terpapar dan tetap aman dari penyebaran virus corona.

Tak pelak, mereka pun harus bekerja hingga larut malam, hanya untuk menjaga posko agar para pendatang atau pemudik dari luar daerah tetap bisa terdata dan tercontrol.

Apakah mereka tidak mempunyai sanak keluarga, dan apakah mereka tidak takut terpapar Covid-19 ?

Sebagai manusia biasa, tentulah mereka mempunyai rasa takut dan was-was, ditambah lagi, pada saat menjalankan tugas, mereka tanpa dilengkapi APD yang memadai.

Tentu resikonya jauh lebih besar terkontaminasi virus.

Akan tetapi,bukan pendamping namanya, jika urat nadi, takutnya, belum terputus.

Demi memastikan BLT Dana Desa tepat sasaran dan tersalurkan tepat pada waktunya.

Mereka pun rela, malam-malam harus datang dan mengikuti Musdes Khusus/Insidentil dan Musrenbang Perubahan RKP/APBDes ke Desa dampingannya.

Hal ini, mereka lakukan bukan karena honor, insentif, ataupun apa.

Mereka melakukan hal ini, pure, karena mereka peduli kepada masyarakat yang tinggal di pedesaan agar tidak terpapar virus corona.

Meskipun, terkadang juga ada oknum Pemerintah Desa yang risih atau tidak menyukai keberadaan mereka karena dirasa hanya mau ikut campur dalam pengelolaan Dana Desa.

Akan tetapi, mereka tidak terlalu mempermasalahkan hal ini, dan justru mereka tambah semangat didalam mengawal implementasi Undang-Undang Desa.

Terlepas dari itu semua.

Sebenarnya ada sejumlah permasalah yang membuat mereka sedikit mendegel, terhadap pegawai yang sama-sama digaji menggunakan dana APBN.

Permasalahan tersebut berkaitan dengan THR untuk Pendamping Desa yang pernah dijanjikan oleh Menteri Desa sebelumnya, Eko Putro Sandjojo, pada Tahun 2018.


sudah menginstruksikan Dirjen PPMD agar segera membicarakan dengan Kemenkeu dan Bapenas agar kalau tidak bisa tahun ini, paling tidak tahun-tahun berikutnya bisa dianggarkan THR untuk Pendamping Desa.( RED )