Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Sentuhan Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Untuk Papua dan Papua Barat tahun 2020-2025


Kabarsorsel.com, Selasa 19 Mei 2020, terobosan baru kebijakan desa melalui program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) diluncurkan oleh Pemerintah, khususnya Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Bapak Abdul Halim Iskandar, yang didukung Kementerian PPN/Bappenas. TEKAD adalah kolaborasi Pemerintah Indonesia dan International Fund for Agriculture Development (IFAD), yang berbasis di Roma, sebuah lembaga pembangunan perdesaan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebelumnya, serangkaian persiapan pertemuan di Jayapura, Manokwari, dan Sorong.

Kita bersyukur, Papua dan Papua Barat, menjadi bagian penting dalam perjalanan inisiasi TEKAD. Hal ini sesuai amanat Inpres No. 9/2017 terkait Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Dengan persiapan desain kebijakan pemberdayaan ekonomi pertanian di kampung selama 2 tahun dilaksanakan di beberapa kabupaten di Tanah Papua, antara lain di Jayawijaya, Lanni Jaya, Yapen Waropen, Nabire, Manokwari Selatan, Kaimana, Fakfak, dan Raja Ampat dengan sejumlah komoditas, seperti kopi, pala, ikan, rumput laut, teripang, dan coklat.

Setelah ujicoba selama 2 tahun, 2018 - 2019, IFAD PBB menetapkan program kolaborasi *TEKAD akan dilaksanakan sejak 2020 - 2025 (6 tahun)* di *Provinsi Papua* mencakup Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, Boven Digoel, Yahukimo, Sarmi, Kepulauan Yapen dan Nabire, Keerom, dan Dogiyai. Sedangkan di *Provinsi Papua Barat* mencakup Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Fak-Fak, Kaimana, dan Maybrat.

Mengapa lokasi TEKAD diprioritaskan di Tanah Papua? *Ketika Rapat Terbatas Kabinet, pada 11 Maret 2020, Presiden Joko Widodo, menegaskan perlunya paradigma baru, semangat baru dan desain baru untuk lompatan pembangunan di Tanah Papua.*

Lompatan pembangunan sangat dibutuhkan di daerah-daerah yang sangat terpencil dan terisolasi di kawasan Timur Indonesia, sehingga tantangan pembangunan yang lebih besar jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Termasuk ke dalam daerah-daerah terpencil dan terisolir ini adalah provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masyarakatnya selalu berada di bawah indeks pembangunan manusia nasional selama beberapa dekade.

Kampung-kampung yang ada di provinsi ini didominasi oleh desa yang termasuk dalam kategori desa tertinggal dan sangat tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Umumnya desa-desa di atas digambarkan dengan tidak lengkapnya infrastruktur sosial ekonomi, minimnya peluang mata pencaharian dan akses pasar yang terbatas. Secara khusus, di kampung di Tanah Papua berada dalam konteks 7 wilayah adat dan zona ekologis yang berbeda.

Pengolahan potensi desa/kampung adalah kunci utama untuk mendorong peningkatan pendapatan dan mata pencaharian, yang diharapkan dapat mendorong pengembangan wilayah Indonesia bagian Timur. Dengan merujuk angka-angka kemiskinan BPS perprovinsi di Indonesia pada akhir tahun 2018, tercatat persentase kemiskinan di Papua mencapai 27,43%, Papua Barat 22,66%, Maluku Utara 6,62, Maluku 17,82, dan Nusa Tenggara Timur 21,03%, maka hanya Provinsi Maluku Utara yang memiliki persentase yang lebih rendah dari rata-rata kemiskinan di Indonesia (9,66%).

Dalam perspektif Bappenas, inisiasi TEKAD di Tanah Papua, sejalan dengan kebijakan pembangunan Wilayah Papua dalam tahun 2020-2024, yang diarahkan pada percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dibanding wilayah lainnya, dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat berlandaskan pendekatan budaya dan kontekstual Papua, dan berbasis ekologis dan wilayah adat.

Demikian pula, TEKAD akan mendukung arah kebijakan Presiden Joko Widodo dalam mendorong penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan komoditas unggulan Wilayah Papua yaitu sagu, pala, lada, cengkeh, kakao, kopi, dan perikanan tangkap; (b) pengembangan sentra perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT); (c) pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan yang tersebar di beberapa Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN); (d) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan; (e) pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan pengusaha lokal; (f) pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah.

Pemerintah juga dalam RPJMN 2020-2024 menetapkan pengembangan Kawasan Potensi Ekonomi (KPE) di 7 wilayah adat (Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, Domberay) dengan memperhatikan zona ekologi dan penyiapan SDM melalui hilirisasi potensi ekonomi Papua; serta penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

Dalam Readiness Criteria kegiatan TEKAD selama 2020-2025, ditekankan ke 3 komponen utama, yakni:

Komponen 1 - Pemberdayaan Pengelolaan Potensi Sumberdaya Alam Desa menyatukan semua kegiatan yang terjadi di tingkat desa dan yang akan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa untuk mendukung dan melaksanakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dari desa, menggunakan Dana Desa dan sumber daya lainnya;

• Komponen 2 - Kerjasama untuk Pengelolan Potensi SDA Desa menyatukan semua kegiatan di tingkat kabupaten dan propinsi serta bertujuan untuk membuat sebuah ekosistem di mana desa-desa akan terhubung ke lingkungan mereka dan memiliki akses ke layanan, pasar dan pembiayaan;

• Komponen 3 - Inovasi, Belajar dan kebijakan mencakup semua kegiatan yang terjadi di tingkat nasional dan mendorong bukti kesiapan dan bukti dari hasil belajar, pengembangan kebijakan dan penguatan kelembagaan untuk pembangunan ekonomi desa di Indonesia Timur.

Dalam Readiness Criteria TEKAD, tujuan utama program ini adalah memperkuat tata kelola perdesaan melalui peningkatan kapasitas dan pendampingan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, inklusif dan peningkatan efektifitas pengalokasian dana desa untuk pembangunan sosial ekonomi. Outcome spesifik TEKAD adalah sebagai berikut; (i) Peningkatan tata kelola dan pemberdayaan masyarakat; (ii) Alokasi efektif dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia di tingkat desa termasuk dana desa secara partisipatif dan inklusif; (iii) Peningkatan peluang ekonomi dan pekerjaan melalui investasi produktif dalam logistik pasca panen dan infrastruktur dan layanan terkait pasar.

Pengalaman persiapan 2 tahun di tahun 2018-2019 lalu menunjukkan pembelajaran yang penting bahwa pendampingan ke masyarakat kampung menjadi faktor kunci, peran serta rakyat kampung yang inklusif, dan pilihan komoditas usaha yang tersambung dengan akses pasar, dan dukungan kepala kampung yang terbuka dengan aspirasi rakyat di kampung.

Kini, sejak 2020, *program TEKAD akan dikemas dengan pendekatan kultural melalui Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) berbasis 7 Wilayah Adat,* sebagaimana Presiden Joko Widodo amanatkan dalam Perpres No.18/2020 perihal arah kebijakan Tanah Papua dalam RPJMN 2020 - 2024.

Harapannya, *dengan semangat kolaboratif dengan kebijakan Desa lainnya* (termasuk PROSPEK), kebijakan TEKAD dapat bermakna bagi perubahan ekonomi di akar rumput di kampung-kampung di 16 Kabupaten Lokasi TEKAD, sebagai fondasi ekonomi di Tanah Papua.

Oleh : Velix Wanggai
Editor : JD