Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Alasan Mengapa Staf/Pembantu Perangkat Desa Tidak Dibentuk

struktur organisasi & tatakerja
pemerintah desa

Kabarsorsel.com,Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 8 ayat 1 menjelaskan bahwa kepala desa dapat mengangkat unsur staf perangkat desa dan diayat 2 masih membahas yaitu unsur staf perangkat desa namun diayat 2 ini posisinya adalah membantu kaur, kasi dan kepala kewilayahan sesuai dengan kebutuhan desa dan kemampuan keuangan desa.

Melihat pasal 8 ayat 1 dan 2 ini dengan kata lain selain perangkat desa maka kepala desa juga bisa mengangkat staf perangkat desa. Memang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Permendagri 83 tahun 2015 ini ada perubahannya yaitu pada Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 diatas namun pasal 8 disini tidak diubah untuk itu bagian ini kita hanya fokus pada pasal 8 Permendagri nomor 83 tahun 2015 karena pasalnya tidak mengalami perubahan.
Foto Permendagri No. 83
 Tahun 2015 Pasal 8

Perangkat Desa :
Perangkat desa dijelaskan secara rinci pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang SOTK pada pasal 2 ayat 2 menegaskan bahwa :
"Perangkat desa terdiri dari :
1. Sekretariat desa
2. Pelaksana Kewilayahan dan
3. Pelaksana teknis "

Sekretariat desa dipimpin oleh Sekretaris desa yang terdiri dari 3 urusan atau yang disebut Kaur (Kepala Urusan) sebagaimana dijabarkan pada pasal 3 ayat 1 dan 2.
Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan bupati/walikota sebagaimana dijelaskan pada pasal 4 ayat 4.
Sedangkan Pelaksana Teknis di jelaskan lebih rinci pada pasal 5 bahwa kepala seksi merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa sekretaris desa, kepala urusan (Kaur), kepala kewilayahan,kepala seksi (Kasi) adalah perangkat desa bukan staf perangkat desa.



Foto Permendagri No 84
Tahun 2015 pasal 3,4&5

Staf/Pembantu Perangkat Desa
Staf/Pembantu perangkat desa tidak dijelaskan rinci pada Permendagri Nomor 83 tahun 2015. 
Unsur staf perangkat desa yang membantu kaur, kasi dan kepala dusun atau kepala kewilayahan ini hanya diatur pada pasal 8 saja, untuk itu tata cara pengangkatannya dan pembayaran insentif atau gajinya tidak diatur lebih lanjut namun jika kita melihat dipasal 13 maka dijelaskan bahwa "Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ditetapkan dalam peraturan kabupaten/kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan ini ditetapkan".

Jika didaerah tidak mengatur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa maka kepala desa dapat menggunakan hak diskresinya yang tertuang dalam UU No. 30 tahun 2014 pasal 1 angka 9 untuk melakukan pengangkatan staf perangkat desa dengan menunjuk langsung atau melalui mekanisme tata cara pengangkatan atau Perangkat desa.
Foto diskresi kepala desa
berdasarkan UU No 30 tahun 2014
Pasal 1 angka 9

Selanjutnya untuk gaji atau penghasilan tetap staf perangkat desa ini dapat dilihat pada peraturan daerah kabupaten/kota tentang ADD dan DD, jika memang tidak diatur tentang insentif atau gaji staf Perangkat desa maka kepala desa bisa gunakan PAD (Pendapatan Asli Desa) seperti bunga bank, bagi hasil BUMDES, sewa tanah kas desa, sewa bangunan dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah didesa kita sudah ada Pendapatan Asli Desa (PAD) seperti yang dijabarkan diatas..??

Jadi kesimpulannya bahwa staf/ pembantu Perangkat desa itu bisa dibentuk atas dasar kemampuan keuangan desa yang termuat dalam perbub maupun PAD (Pendapatan Asli Desa). Namun jika kemampuan keuangan desa tidak mampu untuk membiayai sebaiknya jangan dibentuk karena akan berakibat fatal karena mereka pasti akan menuntut insentif atau gajinya.

Staf / Pembantu perangkat desa itu dibentuk jika mendesak dengan tumpang tindih pekerjaan didesa namun jika perangkat desa saja sudah tidak aktif kerja dan membebankan pekerjaan mereka kepada satu, dua orang saja dan yang lain hanya duduk manis terima gaji maka mendingan jangan lagi menambah beban anggaran yang hanya untuk membayar  honor sedangkan masih banyak kebutuhan yang perlu dijawab pemerintah desa kita.

Pewarta : JD