Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Stepanus Sremere, Mempertanyakan SK pansel yang menetapkan 11 Nama calon Anggota DPRPB Pengangkatan Jalur Otsus Periode 2019-2024


Stepanus Sremere, Mempertanyakan SK pansel yang menetapkan 11 Nama calon Anggota DPRPB Pengangkatan Jalur Otsus Periode 2019-2024

Kabarsorsel.com - 
Stepanus Sremere, Tokoh aktivis muda asal kabupaten sorong selatan Mempertanyakan SK pansel yang menetapkan 11 Nama calon Anggota DPRPB Pengangkatan Jalur Otsus Periode 2019-2024.

Menyikapi fakta objektif hasil kinerja Pansel DPR provinsi Papua Barat dimana setiap tahapan rekrutmen calon anggota DPR melalui mekanisme pengangkatan (Otsus) dinilai tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakayat adat dan ketentuan Perdasus nomor 4 tahun 2019.

Tokoh Aktivis pemuda Sorong selatan, Stepanus Sremere mengatakan, dari 11 nama calon DPRPB pengangkatan jalur otsus ada calon yang terlibat dalam partai politik.Pansel tidak melakukan Verifikasi Administrasi secara baik sehingga terkesan Pansel meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat administrasi alias calon yang terlibat partai Politik yang sebagai badan pengurus aktif di Partai Politik di tingkat Provinsi walaupun Pansel mengklaim bahwa ada surat pengunduran diri, namun bila dilihat baik pengunduran diri tidak singkron dengan terbitnya SK Kepengurusan artinya data yang bisa dimanipulasi.

Verifikasi Administrasi para calon anggota DPRPB menkanisme pengangkatan merupakan pintu masuk dari  suatu  kegiatan seleksi, layaknya Pansel melakukan Verifikasi awal terhadap kelayakan syarat administrasi calon anggota DPRPB yang diangkat. Melakukan Verifikasi terhadap syarat umum dan syarat khusus ini adalah tugas Pansel sesuai amanat Perdasus no.4 Tahun 2019 pasal 22 bagian b tentang Verifikasi syarat umum dan syarat khusus.

Hal ini tidak dilakukan dengan baik sehingga terkesan Pansel DPRPB mengabaikan pasal 4 ayat 2 bagian “ o “ tentang keterlibatan para calon dalam partai Politik. Terkait dengan kepengurusan Partai Politik di  tingkat Kabupaten telah di verifikasi oleh Panja di Kabupaten/Kota namun di tingkat Provinsi adalah tugas Pansel yaitu menyurat resmi ke KPU Provinsi Papua Barat sehingga KPU Papua Barat memverifikasi setiap calon sesuai data silon KPU, kemudian setelah di verifikasi KPU Papua Barat akan menyurat resmi ke Pansel dengan menyampaikan nama – nama  calon mana  yang  terlibat  partai Politik dan mana yang tidak kemudian di verifikasi juga KTP calon apa sesuai tidak, artinya KTP dari daerah asal pemilihan, bukan dari daerah lain, lalu maju didaerah lain, serta syarat  lain seperti umur dari 30 – 60 tahun bagi calon, semua ini di Verifikasi oleh Pansel kemudian diumumkan resmi agar nama- nama yang lolos Verifikasi administrasi itu yang berhak mengikuti seleksi tahap selanjutnya, namun ini tidak dilakukan oleh Pansel sehingga dianggap lalai dan justru meloloskan calon yang terlibat partai politik.

Stepanus, menilai Ini suatu kesengajaan yang dilakukan ibarat Pansel buang bola panas ke masyarat adat sehingga masyarakat yang menjadi benturan sendiri ini sesuatu yang kurang baik dengan demikian, Pansel mengabaikan Perdasus no.4 Tahun 2019 dalam seleksi Administrasi Para calon anggota DPRPB mekanisme pengangkatan.

Untuk itu kepada Bapak Gubernur Papua barat agar perlu dikaji baik sebelum nama-nama tersebut diusulkan ke Mendagri untuk di terbitkan SK.

Sangat mendukung upaya hukum yang hendak di lakukan oleh Ketua MRP Papua Barat sebagai lembaga representasi kultur orang asli papua untuk melakukan gugatan terhadap keputusan Pansel.

Yang dipertanyakan adalah bukan hasil akhir, namun proses awal, karena proses awal tidak dilakukan dengan baik, maka hasil akhirnya pun tidak memuaskan, sehingga menuai penolakan keputusan Pansel.

Kursi DPR Otsus adalah kursi adat, walaupun sesuai pasal 23 Perdasus no. 4 tahun 2019, bahwa Pansel mempunyai wewenang menilai, menetapkan dan mengumumkan calon anggota DPRPB terpilih namun setidaknya mendengar suara dari Dewan adat atau LMA masing-masing daerah pengangkatan melalui (Rekomendasi) agar ketika keputusan pengangkatan DPRPB diumumkan maka tidak menimbulkan polemik di tingkat Masyarakat adat.

Lanjut, stepanus, ia senada dengan masyarakat adat dari sejumlah daerah diwilayah adat Doberai dan Bomberai yang terdiri dari Manokwari Selatan (mansel), Fakfak, Raja Ampat, teluk Bintuni, dan kabupaten manokwari yang mana menolak hasil seleksi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat Pengangkatan Jalur Otsus Periode 2019-2024;

Ketua MRP juga harus berkomunikasi dengan wilayah adat yang merasa dirugikan, dan data-data dijadikan satu menjadi materi gugatan untuk dipakai oleh MRP untuk melakukan Gugatan, jangan ambil dari satu atau dua wilayah adat tapi identifikasi semua calon dari masaing-masing wilayah adat yang merasa dirugikan dan memiliki data lengkap silakan disampaikan ke ketua MRP untuk dikaji lebih lanjut sebagai materi gugatan.

(RED)