Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Kunjungi Sorong Selatan, Ketua KPU Papua Barat: Partai Pengusung Harus Siapkan Dokumen Lengkap

Paskalis Samunya
Ketua KPU Papua Barat, 

KABARSORSEL.com - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang, membuat pihak KPU Papua Barat melakukan pemantauan di setiap KPU kota/ kabupaten di Papua Barat yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak. 

Untuk Papua Barat, terdapat 9 kabupaten/kota yang akan menyelenggarkan Pilkada. Dari 9 kabupaten/kota tersebut, salah satunya di Kabupaten Sorong Selatan. 

Ketua KPU Papua Barat, Paskalis Samunya dalam kunjungannya ke Sorong Selatan sekaligus menghadiri rapat koordinasi yang diselenggarakan KPU Sorong Selatan, dihadiri anggota partai politik. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Kantor KPU Sorong Selatan, pada Jumaad (20/08/2020). 

“Kami baru satu bulan dilantik menjadi komisioner KPU Papua Barat. Maka dalam satu bulan ini kami maraton melakukan konsolidasi kelembagaan pada kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada serentak di tahun 2020. Selanjutnya mengakumulasi pencapaian kinerja tahapan, mulai dari pencoklikan data pemilih, tetapi juga persiapan pendaftaran pencalonan yang akan berlangsung pada 04-06 September mendatang,” jelasnya. 

Ia melanjutkan, kebijakan KPUD Sorong Selatan dalam melakukan rapat koordinasi hari ini bersama Parpol, merupakan langkah yang baik di mana memutuskan miskomunikasi yang selama ini terjadi. Hal itu agar pada saat proses pendaftaran itu tidak terjadi prasangka buruk. Pada bagian ini akan ada perejelas mengenai tatacara yang benar.

 “Saya berharap dalam proses pendaftan nantinya, calon yang akan mendaftar melalui partai pengusung bertanggung jawab penuh. Bahwa calonya siap untuk didaftarkan dengan dokumen yang lengkap seperti rekomendasi, SK dan dokumen resmi dan administrasi lainnya. Dalam menghantarkan pasangan colon setelah diakumulasi jumlah kursi harus mencapai empat kursi bahkan lebih dari empat kursi. Sehingga KPU yang teliti dokumen, dengan memperhatikan kehadiran calon, B1 yang jelas hingga Parpol pengusung,” ungkapnya. 

Katanya lagi, bila partai pengusung tidak sesuai dengan SK sah yang diberikan DPP melalui bay silon maka akan panjang pada konfirmasi bahkan berakhir pada partai tersebut tidak terhitung sebagai pengusung paslon tertentu. Ini yang tidak diharapkan.Red
beta punya cerita

Post a comment

0 Comments