Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Netralitas Wartawan Dalam Pilkada Dinilai Dari Tulisan Pemberitaan, Bukan Dari Sikap


KABARSORSEL.comMenjelang pesta demokrasi pemilihan kepalah daerah serentak 9 desember 2020 mendatang, masih ada saja pekerja media (Jurnalis) yang belum netral dalam menulis pemberitaan menelang pilkada. Padahal, jurnalis menjadi salah satu pilar penting dalam mensukseskan pesta demokrasi yang akan datang, hal ini dikarenakan pesta demokrasi (Pilkada) memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemilihan kepala daerah itu sendiri sesuai kehendak masyarakat di daerah, agar nantinya dapat terwujutnya apa yang di inginkan masyarakat di daerah. Melalui Pilkada diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada visi, misi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah, untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Menurut mantan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitus, Janedjri M. Gaffar, “pemilihan kepala daerah merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopangnya”.

Pendapat yang sama juga di katakana Prof. Kacung Marijan, Ph.D, “ pemilihan kepala daerah (Pilkada langsung) merupakan kerangka kelembagaan baru dalam rangka mewujudkan proses demokratisasi di daerah. Proses ini diharapkan bisa mereduksi secara luas adanya pembajakan kekuasaan yang dilakukan oleh partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dari tulisan di atas dan pandangan sejumlah orang hebat bangsa ini, maka menurut saya arti pilkada secara langsung harus mampu menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas lebih tinggi kepada rakyat. Karena Pilkada langsung merupakan terobosan politik yang signifikan dan berimplikasi cukup luas terhadap daerah dan masyarakatnya untuk mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal.

Oleh karena itu, pilkada langsung merupakan proses penguatan dan pendalaman demokrasi serta upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.( sebesar-besarnya untuk rakyat).

Pada pandangan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada bertujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintah secara teratur, damai, seimbang dan informatif. Jika demikian, dapat menimbulkan pertanyaan siapa yang harus berperan di sini..? Jawabannya adalah media Massa (Online/offline ) memiliki peran penting, ikut mensuport mereka harus bertindak sebagai pilar demokrasi (bukan pilar kelompok – kekuasaan).

Media Massa terkadang di ibaratkan seperti pisau bermata dua, bisa berperan membangun sinergi antar pilar menuju clean governance (pemerintahan, privat sektor dan Masyarakat), bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Disisi lain bisa juga kontra produktif, karena ruang publik disesaki oleh informasi yang cenderung ABS (Asal Bapak Senang), informasi palsu dan informasi keliru sebagai dampak keberpihakan pada kekuasaan (individu penguasa), sehingga kita menjadi istilah media Plat Merah.

Dalam jurnalisme dan kegiatan jurnalistik, kita kenal adanya prinsip independensi dan netralitas dan prinsip ini harus mereka tegakkan. Independen artinya merdeka dalam menjalankan ideology jurnalisme. Netral diartikan berimbang, akurat, profesional tidak memihak kecuali pada kepentingan publik. Kenetralan peran media massa antara lain dengan menghindari adanya media massa yang ditunggangi kepentingan politik atau kepentingan ekonomi pribadi semata. Media massa harus tetap proporsional dalam menyajikan berita dan sadar fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, kontrol dan perekat sosial dalam membangun budaya demokrasi yang berkualitas di wilayah itu.

Peran jurnalisme dalam media merupakan dampak dari kebutuhan manusia mendapatkan informasi sehingga media massa dalam memberikan informasi haruslah berjalan dalam koridor yang semestinya baik dalam eksistensi kelembagaannya maupun pelaksanaaan fungsinya dalam masyarakat. Karena media massa sangat cepat menyentuh pada segala aspek kehidupan di masyarakat termasuk pada proses demokrasi pemilihan kepala daerah di suatu daerah.Red



beta punya cerita

Post a comment

0 Comments