Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Ratusan massa Front Rakyat Papua, mendatangi Kantor DPRD Kota Sorong, Senin (11/1/2021) untuk menolak Otsus



Kabarsorsel.com- Ratusan massa Front Rakyat Papua, mendatangi Kantor DPRD Kota Sorong, Senin (11/1/2021) untuk menolak dilanjutkannya Otonomi Khusus (Otsus), yang akan berakhir di tahun 2021.

Aksi demonstrasi yang dikawal oleh personel Polres Sorong Kota itu, diawali dengan diletakkannya sebuah peti yang bertuliskan  Otsus almarhum.

Aksi demonstrasi oleh massa yang jumlahnya kurang lebih 100 orang itu kemudian dilanjutkan dengan orasi yang notabene berisi penolakan terhadap Otsus yang tidak berpihak kepada masyarakat Papua. 

Menurut mereka, Otsus hanya dinikmati oleh segelintir oleh elite-elite politik dan bahkan tidak pernah dirasakan secara langsung oleh masyarakat Papua.

Hal tersebut diyakini Front Rakyat Papua, kemudian membuat masyarakat Papua hidup dalam kemiskinan. 

Bahkan menurut mereka, selama berjalannya Otsus, masyarakat Papua justru mengalami penindasan, dan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) lainnya.

Adanya Otsus pun dinilai Front Rakyat Papua, menjadi “senjata” bagi pemerintah untuk melakukan investasi secara bebas di tanah Papua, dengan melibatkan perusahaan-perusahaan asing. Parahnya, Front Rakyat Papua merasa hasil investasi dari perusahaan-perusahaan yang kebanyakan bergerak di bidang minyak, gas, dan bebatuan itu tidak pernah dirasakan oleh si empunya tanah.

Faktor-faktor tadilah yang kemudian membuat Front Rakyat Papua yakin kalau Otsus harus segera dihentikan apapun alasannya. 

Front Rakyat Papua juga menegaskan bahwa mereka hanya menginginkan referendum, hal yang telah diidam-idamkan oleh masyarakat Papua sejak dulu.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Sorong, Petronela Kambuaya, setelah menerima tuntutan dari Front Rakyat Papua mengatakan bahwa pihaknya akan meneruskan tuntutan itu kepada pihak-pihak yang berwenang di tingkat provinsi.

“Sebagai wakil rakyat kami hanya bisa terima tuntutannya saja, dan bukan kami yang mengambil keputusan juga. 

Kami sebagai wakil rakyat hanya bisa menindak lanjuti ke Kesbangpol Provinsi Papua Barat, MRP Papua Barat, dan DPR Fraksi Otsus,” kata orang nomor 1 di jajaran DPRD Kota Sorong tersebut.*Red


beta punya cerita

Post a comment

0 Comments